Dewan Sorot Kinerja BKD

Wartawan : Herry Erman - Padang Ekspres • Editor : Elsy • 2016-10-14 10:14

Padek-Fraksi Golkar melalui juru bicara, Elfia Rita Dewi dan fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat melalui juru bicara, Dasrial Ery, pada pendapat akhirnya, menyoroti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak melihat fungsi BKD sebagai badan yang mengelola dan menganalisis kebutuhan pegawai di kota Sawahlunto. 

“BKD tidak menjalankan tupoksinya lagi. Ini terlihat Dewit dari penambahan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada setiap SKPD yang tidak melalui mekanisme. Fungsi ini sudah diambil alih oleh SKPD-SKPD. Ini perlu kami ingatkan agar Kepala daerah untuk mengembalikan kewenangan BKD kepada porsinya,” ujar Fraksi Golkar melalui Elfia Rita Dewi, pada pandangan akhirnya.

Menurut Elfia Rita dewi, Dalam pembahasan APBD Perubahan, Kepala BKD tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah PTT. Ini mempengaruhi defisit pada APBD.

Dan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah, telah disepakati penempatan dan penerimaan PTT pada APBD Rp 14.901.431.284. Namun pada APBD perubahan terjadi lagi penambahan anggaran sebesar Rp 806.528.500.

“Dengan kondisi ini, kami fraksi Golkar meminta dirasionalkan dan dikembalikan kepada besar anggaran semula,” pinta Elfia Rita Dewi. Diakui, Fraksi Golkar memahami kebutuhan penambahan tenaga secara teknis adalah kewenangan dari Kepala daerah.

Namun juga perlu diketahui bersama, kewenangan anggaran merupakan hak murni DPRD. Di sinilah fungsi budggeting DPRD untuk mengkaji lebih dalam sekaitan dengan struktur APBD yang menghasilkan surplus maupun deficit, dan pembiayaan yang akan menutup defisit itu sendiri.(*)