4 Fraksi Menghilang saat Paripurna

Wartawan : Debi Virnando - Padang Ekspres • Editor : Riyon • 2017-03-01 11:39

Sebagian Mengaku Instruksi Partai

Tidak tercapainya kuorum paripurna pemecatan Ketua DPRD Padang, Erisman menjadi tanda tanya bagi banyak kalangan. Ada empat fraksi yang anggotanya tidak mengikuti sidang paripurna penentu nasib politisi Gerindra tersebut.

Empat fraksi yang tidak mengikuti, yakni Fraksi Perjuangan Bangsa (PDI-PKB), Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat. Jumlah anggota dewan dari empat fraksi ini mencapai 20 orang.

Mendekati setengah dari 45 orang jumlah anggota dewan. Sementara untuk mencapai kuorum, kehadiran anggota dewan harus 2/3 atau sebanyak 30 orang. 
Sebagian anggota dewan mengakui ada instruksi dari fraksi untuk tidak hadir.

Ketua Fraksi PKS, Hadison mengakui, tidak hadirnya anggota dewan dari PKS merupakan sikap fraksi. Setelah fraksi berdiskusi dengan partai, lalu diputuskan dan diinstruksikan agar anggotanya tidak hadir. 

“Kami anggota di partai, jadi bersikap sesuai instruksi partai setelah rapat fraksi dengan partai,” kata Hadison saat dihubungi kemarin (28/2).

Menurutnya, sikap tersebut diambil karena Fraksi PKS tidak pernah diberi tahu sebelumnya. Fraksi dan anggota langsung mendapat pemberitahuan begitu saja bahwa ada paripurna terkait putusan Badan Kehormatan (BK). Jadi, katanya, apa yang hendak diparipurnakan.

Apalagi anggota PKS tidak masuk dalam keanggotaan BK. Soal kehadiran kemarin, anggota PKS yang terlihat hanya Wakil Ketua DPRD, Muhidi namun selaku pimpinan bukan anggota sidang.

Sisi lain, Hadison mengatakan, yang diparipurnakan tidak berkaitan dengan moral. Melainkan hanya soal administrasi di mana ada dugaan permintaan bantuan pada Bank Nagari.

“Kami mendapat kabar bukan persoalan moral,” jelasnya yang hanya mengetahui satu kasus saja, sementara dalam paripurna kemarin terdapat dua kasus yang telah diproses oleh BK. 

Ketua Fraksi Demokrat, Yulisman mengatakan, tidak hadirnya anggota Fraksi Demokrat juga karena arahan partai. Arahan itu muncul setelah pihaknya konsultasi dengan partai.

Menurutnya, ada sisi-sisi tertentu yang tidak didukung. Salah satunya, persoalan yang di-BK-kan sifatnya politis, bukan yuridis. Faktanya, belum ada proses hukum yang jelas dari kasus-kasus yang diproses BK.

“Supaya tidak ada yang tersakiti, makanya muncul arahan itu. Fraksi sudah berkoordinasi dengan partai, ada sisi yang tidak mendukung, akhirnya kami tidak hadir,” kata Yulisman saat dihubungi terpisah.

Sementara, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri membantah adanya instruksi dari partai atau fraksi pada anggota untuk tidak hadir saat sidang paripurna.

“Kompak tidak hadir karena kemungkinan sama-sama berhalangan. Saya hubungi yang lain, katanya berhalangan juga, sama seperti saya. Instruksi atau kesepakatan tidak ada,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa (PDI-PKB), Wismar Panjaitan membantah adanya pengarahan, baik dari partai fraksi maupun dari partai. Memang, sejak paripurna pertama fraksinya sudah menentukan sikap untuk mendalami materi tersebut.

Kalaupun paripurna pertama jadi, sebutnya, Fraksi Perjuangan Bangsa juga akan walk out (WO) dari ruang sidang. Kebetulan, di BK ada anggota dari Fraksi Perjuangan Bangsa, dan anggota itu sendiri menolak hasil putusan BK, makanya masing-masing anggota memutuskan untuk tidak hadir.

“Tidak ada pengarahan. Saya cuma sampaikan apa-apa yang telah didiskusikan dengan anggota kami yang ada di BK. Pak Iswandi selaku anggota BK menolak hasil BK karena dinilai tidak ada alasan untuk menjatuhkan sanksi. Proses pidananya juga tidak jalan. Ini menurut asumsi saya, asumsi ini yang saya sampaikan pada anggota. Lalu terserah mereka memutuskan hadir atau tidak,” jelas Wismar Panjaitan.

Anggota BK yang juga dari Fraksi Perjuangan Bangsa, Iswandi enggan menyebutkan alasan tidak setujunya dengan putusan tersebut. Ke depan, diharapkan semua anggota dewan menjauhkan intrik-intrik politik dan semua mesti sama-sama mendinginkan suasana.

“Kalau masalah personal, bicarakan baik-baik. Karena persoalan ini dapat merusak marwah DPRD Padang dan mengganggu kinerja anggota dewan,” pungkasnya.

Berita sebelumnya, putusan BK DPRD Padang yang memberi sanksi pemecatan pada Ketua DPRD Padang, Erisman gugur di paripurna. Erisman bebas dari dua laporan yang dituduhkan setelah paripurna hasil putusan BK yang digelar Senin (27/2) rapat tidak mencapai kuorum 2/3 dari 45 anggota dewan. (*)