Empat Pasal Penyeimbang demi Cegah Penyiksaan

Wartawan : JPNN • Editor : Riyon • 2017-06-19 11:34:17

RUU Terorisme Antisipasi Penyimpangan 

Pansus RUU Terorisme sudah memutuskan beberapa pasal krusial. Salah satunya pasal penahanan. Agar proses penahanan tidak menyimpang, pansus menetapkan empat pasal penyeimbang. Intinya, terduga atau tersangka teror tidak boleh disiksa. Penegak hukum yang melakukan pelanggaran bisa dikenai sanksi pidana.

Sebelum memutuskan pasal penahanan, pansus menyepakati pasal penangkapan. Penegak hukum hanya mempunyai waktu 14 hari penangkapan sebelum pelaku teror jadi tersangka. Jika waktu itu dirasakan tidak cukup, mereka bisa mengajukan perpanjangan 7 hari. Jadi, total waktu penangkapan bisa menjadi 21 hari.

Setelah menetapkan pasal penangkapan, pansus lantas membahas pasal penahanan. Dewan dan pemerintah kemudian menyepakati waktu penahanan selama 760 hari.

Terhitung sejak pelaku atau terduga teroris ditangkap, kemudian menjadi tersangka, lantas terdakwa dan sampai kasusnya diputuskan di Mahkamah Agung (MA). ”Waktu itu lebih panjang dibanding yang tercantum dalam KUHP,” ujar Ketua Pansus Terorisme Muhammad Syafii saat dihubungi koran ini, kemarin (18/6).

Menurut Syafii, awalnya pemerintah menawarkan waktu 1.010 hari masa penahanan. Saat itu, jelas dia, pansus bersikeras kembali ke KUHP, yaitu 710 hari. Pemerintah tidak sepakat. Akhirnya dilakukan pembahasan lebih mendalam. Pemerintah menyampaikan berbagai macam data secara ilmiah.

”Setelah pemerintah menyampaikan argumentasi cukup panjang, akhirnya pansus dan pemerintah bertemu di angka 760 hari,” ucap Romo Syafii, sapaan akrab Muhammad Syafii.

Politikus Partai Gerindra tersebut menerangkan, pasal yang membahas masa penahanan 760 hari itu tidak berdiri sendiri. Pansus juga memutuskan empat pasal penyeimbang.

Pertama, penegak hukum harus memperhatikan dan melaksanakan pasal 50 dan 68 KHUP. Pasal tersebut menyatakan bahwa terduga, tersangka, dan terdakwa teror harus didampingi pengacara.

Pasal kedua, terduga, tersangka, dan terdakwa teroris tidak boleh disiksa, dianiaya, dihina, atau direndahkan martabatnya sebagai manusia. Ketiga, mereka yang merasa dirugikan karena aparat salah menetapkan orang atau salah menetapkan hukuman bisa menuntut aparat membayar ganti rugi dan meminta rehabilitasi.

Pasal keempat, aparat yang melakukan penyimpangan dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 2 tahun penjara. Syafii menambahkan, empat poin itu merupakan pasal penyeimbang untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku teror. (*)