Pemprov Mangkir di Persidangan PTUN

Wartawan : Khairian Hafid - Padang Ekspres • Editor : Elsy • 2017-09-13 12:26:07

Sidang perdana gugatan izin 26 perusahaan tambang yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terhadap Pemprov Sumbar di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Padang terpaksa ditunda. Pasalnya, Pemprov Sumbar hanya mengirim dua orang staf tanpa surat kuasa dan surat tugas dari Gubernur Sumbar.

Majelis hakim menilai, termohon atas nama Pemprov Sumbar dianggap tidak memenuhi panggilan, meski dua staf dari provinsi hadir dalam persidangan. Keduanya tak memiliki surat tugas atau kuasa dari Gubernur Sumbar maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar. 

Sidang yang digelar, Selasa (12/9) di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang itu dipimpin hakim Herisman sebagai ketua serta Zabdi Palangan dan Muhammad Hafif sebagai hakim anggota. Sedangkan LBH Padang dihadiri tim kuasa hukumnya, yakni Sudi Prayitno, Vino Oktavia, Kautsar, Wendra Rona Putra dan Aldy Harby.

Dalam persidangan, hakim meminta staf Pemprov Sumbar yang hadir menunjukkan surat kuasa ataupun surat tugas dari Gubernur Sumbar atau Dinas ESDM Sumbar. Namun, keduanya tidak bisa menunjukkannya.“Bagaimana akan membacakan permohonan, kalau tidak lengkap secara persyaratan administrasinya,” sebut hakim anggota Zabdi Palangan dalam persidangan itu.

Dalam sidang perkara Nomor 2/P/FP/2017/PTUN Padang itu, kata hakim ketua Herisman, dengan tidak hadirnya Pemprov Sumbar akan menghambat proses administrasi persidangan yang sudah diagendakan. 

“Kalau tidak ada kuasa dari Gubernur, kan ada Sekda, Kepala Biro. Ini rasanya Gubernur tidak menghargai pengadilan. Kami akan melayangkan surat pemanggilan kembali,” ucapnya.

Dia juga berpesan pada staf Pemprov Sumbar itu untuk menyampaikan ke Gubernur, bahwa tidak mungkin pihaknya menuntut secara pidana tanpa adanya surat kuasa. Pihaknya terpaksa harus menunda persidangan pada Selasa (19/9) dengan agenda pembacaan pokok permohonan.

Sementara itu, juru Bicara LBH Padang, Sudi Prayitno merasa kecewa atas ketidakhadiran Gubernur  atau kuasa hukum Pemprov Sumbar. Apalagi tidak memmberikan surat kuasa untuk mengikuti persidangan. 

“Tentu kami selaku pemohon kecewa. Pihak Gubernur tidak siap untuk ini. Padahal, laporan telah masuk sejak tanggal 30 Agustus. Dan, pihak pengadilan telah menyampaikan hal ini kepada  pihak Gubernur untuk menghadiri persidangan perdana ini,” ungkapnya.
Pihaknya memohon melalui majelis hakim untuk menyurati Pemprov Sumbar agar hal tersebut tak terulang kembali. “Kami mohon melalui persidangan ini agar dapat menghadirkan termohon pada agenda sidang minggu depan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur LBH Padang Era Purnama Sari menuturkan pengajuan permohonan gugatan yang dilakukan di PTUN itu didasari atas permohonan pencabutan izin usaha pertambangan non-clean and clear (CnC) di Sumbar.

Gugatan ini dilatarbelakangi atas sikap Gubernur Sumbar yang dianggap tak kunjung merespons rekomendasi Menteri ESDM yang diumumkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1279.Pm/04/DJB/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan non-CnC. 

Disebutkannya, di Sumbar saat ini terdapat 119 IUP non-CnC dan 26 IUP.  Di antaranya merupakan IUP non-CnC yang masih aktif dan belum habis masa berlakunya per 31 Juli 2017.

“Dalam kurun empat tahun terakhir, isu perbaikan tata kelola menjadi perhatian masyarakat. Sekaitan dengan maraknya penyimpangan dan pelanggaran di sektor sumber daya alam (SDA) terutama hutan dan tambang,” ujar Era.

LBH Padang telah mengajukan permohonan pencabutan IUP-IUP non-CnC kepada Gubernur tanggal 31 Juli. Namun, hingga 10 hari kerja setelah permohonan diterima, Gubernur tak kunjung merespons dan atau membalas permohonan LBH Padang tersebut. 

Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan LBH Padang yang tidak ditindaklanjuti itu dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif). Dan PTUN Padang berwenang memutuskan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan yang diajukan LBH  Padang dalam perkara. “Padahal, jika berkaca pada provinsi lain, banyak daerah yang telah mencabut izin usaha pertambangan yang non-CnC,” ujarnya.

Misalnya, kata Era, Jambi mencabut 134 IUP Non CnC, Sumatera Selatan 117 IUP non-CnC, Bungkulu mencabut 99 IUP non-CnC, Sumatera Utara mencabut 97 IUP non-CnC, dan Nangroe Aceh Darusalam mencabut 47 IUP non-CnC.

Dalam persidangan perdana itu, kata Era, sedianya akan membacakan permohonan oleh Tim Kuasa Hukum LBH Padang. Namun  terpaksa ditunda lantaran perwakilan Pemprov Sumbar tak membawa surat tugas dan atau surat kuasa langsung dari atasan yang bersangkutan untuk menghadiri persidangan. “Kami (LBH Padang) menyayangkan sikap Gubernur yang terkesan tidak menghormati proses sidang,” ucapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada staf  Pemprov Sumbar yang hadir di persidangan, yang bersangkutan tidak mau menyebutkan namanya. Staf tersebut mengaku hanya diminta menghadiri persidangan. “Kami hanya mewakili Gubernur dan Kepala Dinas yang tidak dapat menghadiri persidangan,” ucapnya sembari meninggalkan awak media.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setprov Sumbar Enifita Djinis menyebutkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan administrasi terkait gugatan LBH itu. “Persidangan berikutnya, InsyaAllah kami akan hadir,” ucapnya. (*)