Carbon Trade yang Memulihkan Hutan

Wartawan : Isril Berd - Mantan Dekan Pertama Fateta Unand • Editor : Elsy • 2017-09-13 12:53:34

Tokuyama Dam yang terletak di Provinsi Gifu Japan, di mana akhir Agustus lalu,  saya berkesempatan berkunjung sepekan atas undangan Gifu University. Mengagumkan sekali waduk besar yang terletak persis di sela-sela pegunungan berhutan lebat menghijau dengan airnya nan jernih, dan di sini tidak ada kegiatan perikanan. 

Waduk ini hanya diperuntukan bagi PLTA dengan sumberdaya airnya seluas  13 km bujursangkar, tinggi 161 meter, volume tampungannya 13,7 million meter kubik. Sedangkan total resevoarnya 660 million meter kubik, atau terbesar di Jepang terletak di DAS Kiso yang diapit pegunungan ditubuhi hutan lebat menghijau dan terpelihara dengan baik. 

Waduk ini tidak seperti waduk Kotopanjang yang juga diapit pegunungan, di mana hutannya sudah mengalami degradasi dan airnya banyak mengandung sedimen, serta karamba ikan. Sedangkan volume airnya sangat berfluktuatif sekali antara musim hujan dan kemarau. Biarpun keduanya sama-sama diperuntukan untuk PLTA. 

Dari perjalanan ke negeri Jepang ini, muncul gagasan bagaimana memperbaiki kualitas hutan di negeri kita melalui ide perdagangan karbon yang disepakati dunia tersebut. Carbon trade atau perdagangan karbon merupakan suatu perdagangan berbasis pasar untuk membantu upaya mengurangi maupun untuk membatasi peningkatan Carbon Dioksida (CO2) dan Carbon Monoksida (CO) di atmosfir. Pasar perdagangan karbon terbentuk seiring adanya pihak pembeli dan penjual karbon tersebut, setara dan sejajar kedudukannya dalam aspek ketentuan dan peraturan resmi perdagangan yang sudah distandarisasi. Lalu, siapakah yang dikatakan pihak pembeli karbon tersebut? 

Pihak pembeli karbon adalah pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer yang diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan, melalui mekanisme memproduksi, menghasilkan atau mengeluarkan CO2 tersebut. 
Sedangkan pihak penjual karbon adalah pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian yang bisa menjual kredit karbon berdasarkan terkumpulnya atau terakumulasinya karbon yang terkandung dalam vegetasi hutan, atau pertanian mereka sebagai pengelola. Bisa juga pengelola industri yang berupaya mengurangi emisi karbon mereka, dan menjual emisi yang telah dikurangi kepada emitor/ industri lain. 

Carbon trade merupakan kompensasi yang diberikan negara-negara industri maju untuk membayar kerusakan lingkungan yang mereka buat. Salah satunya, asap CO2 yang dihasilkan pabrik-pabrik di Eropa dan AS, saat ini sudah terlalu sesak dan memenuhi atmosfir bumi. Berakibat naiknya suhu bumi, serta lubang di lapisan ozon yang makin menganga. Salah satu cara memperbaiki kerusakan ozon adalah dengan mempertahankan luas dan kualitas hutan-hutan di Indonesia, Asia Pasifik, Amerika Selatan, ataupun Papua New Guinea. 

Kompensasi diambilkan dari pembayaran negara-negara maju tersebut atas kerusakan lingkungan yang dibuatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang maju industrinya tapi juga tercatat paling dahsyat pula merusak lingkungan. Oleh karena itu, sudah seharusnya membayar kompensasi kepada negara yang memiliki luasan hutan besar, terutama Brasil dan Indonesia. Dalam hal ini, berdasarkan kajian bahwa hanya vegetasi hijauan seperti hutan dan pertanianlah yang mampu mengkonversi asap CO2 menjadi O2 di atmosfir. 

Sebetulnya, sampai saat ini masih terjadi berbagai perdebatan mengenai apa yang harus dilakukan guna mengurangi pemanasan global dan bagaimana cara beradaptasi terhadap kondisi ini. Sebagian besar pemerintah di negara-negara maju di dunia telah meratifikasi Protokol Kyoto mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. 

Memang penerapan teknologi rendah emisi untuk industri merupakan solusi cukup ideal untuk masalah ini. Namun, tentu biayanya sangat mahal dan menyulitkan negara-negara berkembang yang industrinya minim modal. 

Merujuk inilah, muncullah gagasan mengurangi emisi gas lewat mekanisme perdagangan karbon dengan membandingkan mana yang lebih efektif: industri berubah ke teknologi rendah karbon atau mengatasi problem emisi lewat jual beli di pasar karbon. Dalam perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa reduksi dengan perdagangan karbon lebih efektif dan murah.

Negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang ditentukan, diharuskan memberikan sejumlah insentif kepada negara yang bisa menyerap karbon atau kepada pihak berupaya menyerap karbon melalui penanaman dan pemeliharaan hutan ataupun pertanian yang diusahakannya. 

Setiap negara ataupun setiap industri mempunyai kuota karbon yang bisa atau dibolehkan diemisikannya, serta memperbolehkan industri yang berhasil mengurangi emisinya untuk menjual kredit karbon yang tersisa ke industri lain.

Heboh dan maraknya perdagangan karbon dunia semakin meningkat sejak ditandatangani Protokol Kyoto, di mana negara-negara di dunia sepakat menekan emisi karbon dioksida rata-rata 5,2 persen selama 2008 hingga 2012 yang lalu. Lewat kesepakatan Protokol Kyoto ini, negara industri maju penghasil emisi karbon dioksida wajib membayar kompensasi kepada negara miskin atau negara berkembang atas oksigen yang dihasilkannya. 

Menurut informasi harga karbon di Indonesia yang ditawar negara-negara maju saat itu adalah 3 dollar per hektare/ton/tahun. Sedangkan pada waktu bersamaan, hutan di Brasil dihargai 12 dollar per hektare. Sangat mencengangkan kenapa bisa terjadi adanya perbedaan harga tawaran tersebut. 

Tercatat, saat ini Indonesia berdasarkan data yang ada, diperkirakan hanya memiliki hutan sekitar 90-an juta hectare saja, itu pun tak semuanya dalam kondisi baik. Jadi, kalau keuntungan yang diperoleh Indonesiaa harga per hectare dengan luasan hutan yang ada. Indonesia menjual potensi hutannya sejak setelah Kyoto Protokol berakhir, yaitu tahun 2012 lalu. 

Saat itu, sudah banyak lembaga internasional dan perusahaan asing berdatangan ke Indonesia. Di mana, lembaga internasional tersebut langsung menuju ke provinsi ataupun ke kabupaten guna mengajukan penawaran untuk membeli karbon.

Dalam hal perdagangan karbon ini, tentu Indonesia tidak ingin ada perjanjian yang merugikan. Harga karbon, waktu durasi perjanjian, distribusi benefit-nya harus dikaji dengan matang. Serta, peran masyarakat dan instansi pengelola kehutanan sangat diperlukan untuk merehabilitasi hutan yang rusak, serta melestarikan hutan yang ada.

Di Sumbar diketahui memiliki luas kawasan hutan lindung 1.203.270 ha, termasuk kawasan suaka alam seluas 569.690 ha. Kawasan budidaya 2.456.970 ha (termasuk hutan produksi terbatas seluas 215.250 ha). Hutan produksi 398.370 ha. Hutan produksi konversi 137.680 ha,  perkebunan 461.570 ha (yang diusahakan 269.400 ha dan sudah diperuntukkan 132.170 ha), di mana bentangan alamnya banyak bukit, gunung dengan berbagai kelerengan topografi mulai dari rendah sampai sangat curam. 

Dengan potensi luas hutan dan pertanian tersebut, sangat berpeluang ambil bagian dalam mekanisme Carbon Trade dunia. 
Dengan konsep Carbon Trade ini bisa dimunculkan imbauan untuk setiap industri yang memproduksi karbon merusak atmosfir, diharuskan memelihara hutan diwilayah di mana industri itu berada. Dengan konsep Carbon Trade ini, hutan di daerah Sumbar terpelihara dan ancaman banjir, longsor dan kekeringan yang melanda Sumbar seperti dialami Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, Pulasan Sijunjung, Padang, serta baru-baru ini di Lakitan Pesisir Selatan. Daerah-daerah ini bisa dimitigasi sekecil mungkin dan sekaligus atmosfir yang dicemari Karbon Dioksida dan Karbon Monosikda dapat deredusir semenimal mungkin pula. 

Tanpa dipungkiri di Sumbar juga banyak industri ataupun pabrik yang memproduksi  atau mengeluarkan Karbon Dioksida dan Karbon Monoksida ini dan termasuk juga dealer-dealer kendaran bermotor berbagai merek, tentu sudah sepatutnya diajak untuk memelihara hutan tersebut. 

Sehingga, kekaguman saya melihat hutan lebat menghijau di sekitar Waduk Tokuyama di Jepang mengispirasi untuk memulihkan hutan dengan model perdagangan karbon dunia untuk Waduk Kotopanjang Sumbar. (*)