KPK Hati-hati Keluarkan Sprindik Setnov

Wartawan : JPNN • Editor : Elsy • 2017-10-12 13:25:16

Walau Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pasca praperadilan adalah legal, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sangat  berhati-hati dalam menerbitkan Sprindik baru untuk menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto, dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. KPK melakukan hal ini agar tidak kalah lagi di sidang praperadilan oleh Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penerbitan sprindik baru tersebut masih menunggu hasil telaah terhadap putusan praperadilan. KPK belum bisa membicarakan soal Sprindik baru tersebut. 

”Kita belum berbicara tentang itu (sprindik baru), kita masih menelaah putusan praperadilan dan beberapa fakta yang ada. Namun sesuai putusan MK, praperadilan tidak akan menghentikan perkara. Dan penanganan kasus korupsi KTP elektronik secara keseluruhan masih terus berproses,” ujar Febri di Press Room KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Menurutnya, meski putusan MK dinilai cukup menguntungkan dan membantu dalam penegakan hukum. KPK masih akan mempelajari amar putusan tersebut. ”Secara rinci pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan itu akan dipelajari lebih lanjut. Namun ada beberapa poin yang saya kira penting bagi kerja KPK,” katanya.

Menurutnya pertimbangan penting adalah perihal penggunaan bukti yang pernah KPK ajukan untuk menjerat tersangka yang akhirnya menang praperadilan. Karena, lanjutnya,  penggunnan bukti itu berbicara soal subtanssi perkara atau materi perkara tentu secara logis bisa digunakan sepanjang memang kasusnya membutuhkan bukti-bukti tersebut. ”Untuk poin itu dapat membantu kerja-kerja KPK, sisanya akan pelajari lebih rinci,” katanya.

Kemudian dalam putusan MK itu juga dinyatakan bahwa praperadilan tidak menghentikan penanganan dan penyidikan pokok perkara. Dengan adanya putusan itu, ke depan para tersangka yang akan mengajukan praperadilan harus berpikir ulang karena sudah ditegaskan dengan putusan MK tersebut.

”Saya kira itu penegasan bersifat positif ya, karna memang praperadilan itu hanya masuk dalam wilayah formil saja dan KPK menegaskan penanganan perkara pokok akan tetap jalan dengan beberapa perbaikan aspek formal sesuai dengan putusan praperadilan,” terangnya.

Febri juga berharap dengan putusan MK itu bisa memberikan pemahaman bagi seluruh pihak dan membantu kerja para penegak hokum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. “Semoga ini jadi pemahaman bagi seluruh pihak. Dan jangan berpikir upaya praperadilan akan membuat kasus berhenti,” tandasnya.

Saat disinggung apakah KPK bakal mengeluarkan sprindik baru bagi calon tersangka kasus lain yang menang dalam pra peradilan selain Novanto, ia tak banyak berkomentar. Menurut dia, saat ini lembaga anti rasuah tersebut,  hanya fokus menangani kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

Sementara Wakil Ketua KPK, Basaria mengatakan, bakal melakukan langkah-langkah sedetail mungkin sehingga tidak ada celah untuk dipraperadilkan. Kalaupun akhirnya kembali digugat di praperadilan, KPK harus memang. ”Kita sangat detail dan tunggu penyidik yakin dengan itu semuanya, baru kita mengeluarkan (sprindik),” tutur Basaria.

Ia juga menyatakan, tidak akan segera menerbitkan sprindik baru untuk Ketua DPR RI itu dalam waktu dekat ini.  Karena itu, dia berharap publik tidak memaksa-maksa KPK untuk mengeluarkan sprindik sekarang. ”Jangan dipaksa-paksa dulu mengajukan sekarang,” tuturnya.

Sebelumnya, Basaria mengaku, KPK sudah menerima salinan putusan praperadilan Novanto. KPK, kata dia, akan mempelajari dan membahas salinan putusan tersebut secara cermat untuk diambil langkah yang harus dilakukan.

”Kita baru saja menerima (surat putusan). Kami harus membahas dulu, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan. Belum dibuat khusus pembahasan apa saja. Walaupun sudah dibacakan, kami akan mempelajari satu per satu itemnya,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi mengancam bakal melaporkan lima Pimpinan KPK ke polisi jika menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Novanto. Fredrich menyebutkan, putusan PN Jaksel yang mengabulkan gugatan praperadilan Novanto sudah final dan mengikat. Apalagi, PN Jaksel menolak eksepsi dan memerintahkan KPK sebagai pihak termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto.

Bahkan saat ini, salah satu pimpinan KPK, Saut Situmorang sudah dilaporkan ke polisi karena diduga membuat surat palsu. Tentunya ini akan menjadi babak baru perseteruan KPK dan Setya Novanto.

Menanggapi hal ini, Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut sejumlah poin dalam putusan Hakim tunggal Cepi Iskandar yang memimpin persidangan gugatan praperadilan Novanto. Termasuk pertimbangan hakim yang menyebut bukti yang pernah digunakan untuk perkara dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto tidak dapat digunakan lagi untuk penyidikan dengan tersangka Novanto.

”Sementara di putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebenarnya justru ditegaskan lebih dari 6.000 barang bukti yang ada di sana digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi concern dan perhatian kami juga,” katanya.

Lantaran masih mengkaji, KPK belum memutuskan langkah hukum menyikapi putusan tersebut. Sejumlah langkah yang sesuai hukum, seperti penerbitan sprindik baru masih dipertimbangkan KPK.

”Kami belum bicara langkah apa yang akan kami lakukan. Yang pasti sekarang kami sedang secara serius mencermati fakta-fakta persidangan di praperadilan itu dan melihat bagaimana tindakan yang tepat dan sah sesuai hukum dalam penanganan kasus e-KTP,” katanya. (*)