Kantor Kemendagri Diserang

Wartawan : JPNN • Editor : Elsy • 2017-10-12 13:27:13

Pendukung Calon Pilkada Ingin Bertemu Menteri   

Kantor Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat, Rabu (11/10) sore, diserang belasan orang pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara. Setelah berhasil merengsek ke dalam kantor, mereka merusak sejumlah pot bunga dan kaca mobil dipecahkan. Selain merusak, tujuh petugas pengaman dan pegawai mengalami luka-luka akibat terkena benda tumpul. 

Pemicunya adalah kekecewaan massa saat hanya ditemui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum). Masa yang sudah hadir sejak lebih dari sepekan terakhir itu, kemarin ngotot ingin bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain itu, Mereka juga tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan nomor urut satu, Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membatalkan putusan MK yang telah memenangi pasangan Usman-Dinus. Kemendagri, katanya tetap harus melantik pasangan calon yang menang dalam pemungutan suara ulang (PSU).

”Prinsipnya kan tidak bisa lama-lama ditangguhkan pelantikannya. Sudah ada keputusan pemenang oleh MK. Akan menganggu pemerintahan dan pelayanan masyarakat nanti. Kemendagri sudah dialog dengan Gubernur Papua, Kapolda, dan Kodam,” kata Tjahjo dalam keterangannya kepada koran ini kemarin.  

Ia pun menyayangkan pihak yang kalah sudah mengerahkan massa yang kemudian berbuat anarkistis dan merusak kantor Kemendagri. Padahal, ucap Tjahjo, dirinya sudah menerima pihak yang kalah dan menang untuk berdialog, sehingga tak ada yang dikesampingkan.

Dia pun mengaku sempat menemui massa pengunjuk rasa sebelum melakukan pengerusakan.”Semalam saya terima mereka (pendemo). Saya sampaikan kalau mau dialog tanya masalah pilkada silakan ke Dirjen Polpum/Otda” terang Tjahjo.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan masa pendukung pasangan calon John Tabo-Barnabas Weya itu ingin menyampaikan aspirasinya terkait Pilkada Tolikara 2017. Mereka tidak puas dengan putusan MK yang memenangkan pasangan nomor urut satu, Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo.

Sumarsono menjelaskan, pihaknya selalu terbuka dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Hanya saja, tidak semua keinginan bisa langsung dipertemukan dengan Mendagri. Kebetulan, kemarin mendagri sedang bertugas di luar daerah. ”Ditemui dua dirjen eselon satu itu sudah bagus. Biasanya hanya estaf eselon tiga atau kepala humas,” ujarnya dalam konferensi pers usai peristiwa di kantornya.

Terkait tuntutan masa, pria yang akrab disapa Soni itu mengaku sulit untuk memenuhinya. Pasalnya, MK sudah memutuskan menolak gugatan pasangan calon nomor tiga dan memenangkan calon nomor satu. Sementara putusan MK bersifat final dan mengikat. ”Mendagri pasti akan SK (menetapkan bupati) sesuai putusan MK,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta mengaku telah mengamankan 15 orang dan tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. ”Kalau terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan kami kenakan pasal penganiayaan, pengeroyokan, dan pengrusakan. Saat ini tim di lapangan masih mengejar beberapa pelaku lainnya,” urai Nico kemarin. 

Niko menjelaskan, awalnya puluhan warga Tolikara Papua yang mengatasnamakan ’Barisan  Merah Putih Tolikara’ menggelar aksi unjuk rasa terkait hasil Pilkada Tolikara di depan Kantor Kemendagri pada Rabu petang (11/10) sekitar pukul 15.00. Namun mendadak mereka masuk dan menyerang gedung sambil melakukan berbagai pengrusakan.

Pemicunya, adalah kekecewaan masa saat hanya ditemui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum). Masa yang sudah hadir sejak lebih dari sepekan terakhir itu, kemarin ngotot ingin bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tanpa basa-basi, mereka merengsek ke dalam kantor. Di situ, sejumlah pot bunga dan kaca mobil  dipecahkan. Tak pelak, aksi saling lempar pun terjadi. Sebelum pihak kepolisian dari Polsek Gambir datang untuk membubarkan masa aksi.

Kerusuhan itu juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf. Menurutnya, setiap calon yang maju harus siap menang dan siap kalah. ”Sehingga  para calon pun  harus mengkondisikan pendukungnya untuk menerima apapun hasilnya di pilkada,” ujarnya kepada koran ini kemarin.  

Almuzzammil meminta agar penyelnggara pemilu dan aparat keamanan harus menunjukkan sikap fair dan mampu menjaga situaso kondusif. ”Jika semua faktor-faktor itu terpenuhi  maka tidak ada alasan untuk konflik,” ucap politisi PKS ini.

Komisioner Badan Pengaqas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagdja juga menyayangkan adanya kerusuhan itu.Menurut dia, seharusnya para calon peserta pilkada harus bisa menenangkan massa pendukungnya. ”Bagi saya itu tidak dibenarkan dalam hukum di negeri ini. Semua harus siap menang dan kalah,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan bahwa para pendemo itu juga pernah mendatangi Bawaslu agar memberikan rekomendasi pembatalan keputusan MK terhadap bupati-wakil bupati terpilih Usman-Dinus.”Bawaslu juga pernah dimintai untuk merekomendasikan membatalkan calon. Kami tak bisa. Karena keputusan MK adalah final dan mengikat,” ucapnya. (*)