Mengusut Tumpahan CPO di Teluk Bayur

Wartawan : Agung Hermansyah - Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Agraria & Sumber Daya Alam Fak Hukum Unand • Editor : Elsy • 2017-10-04 13:45:35

Perairan laut di kawasan sebelah ujung barat pelabuhan Teluk Bayur tercemar oleh tumpahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang keluar dari bocoran salah satu tangki milik PT Wira Inno Mas (PT. WIM) di dekat kantor Pelindo II Teluk Bayur, Kamis (28/9). CPO yang tumpah menurut Humas PT WIM, Gunawan, jumlahnya mencapai 50 ton (Padang Ekspres, 29 September 2017).

Tumpahan CPO yang masuk dan larut ke dalam perairan laut di Teluk Bayur merupakan bencana laut yang dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran minyak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dan Pasal 53 ayat (3) huruf b UU No. 32 Tahun 2014 (UU Kelautan). Secara khusus (lex specialis) persoalan pencemaran lingkungan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pencemaran lingkungan hidup, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 14 UUPPLH).

Tercemarnya air laut di Teluk Bayur oleh tumpahan CPO sudah pasti akan mengganggu kelangsungan hidup biota laut dan ekosistem di sekitarnya. 

Menurut Departemen Mitigasi Risiko Sosial dan Lingkungan Sawit Watch, Carlo Nainggolan, meski CPO merupakan minyak nabati, tapi dampaknya hampir sama kalau minyak bumi jebol di laut atau sungai. CPO itu modelnya minyak yang asam. Paling minim, menimbulkan kerusakan ekosistem. 

Sementara itu pengamat Kelautan dan Perikanan Universitas Bung Hatta (UBH), Padang, Indrawadi menyebutkan komponen dari tumpahan CPO ke laut itu bisa mengendap dan menutupi karang sehingga akan memicu kematian. Sebab, akan menggangu proses reproduksi yang memerlukan cahaya matahari pada karang. Pemulihannya butuh waktu lama karena kompleksitas dan ekosistemnya (Padang Ekspres, 29 September 2017).

Pertanggung Jawaban

Langkah cepat harus segara diambil, baik itu oleh PT WIM maupun pihak pemerintah agar dampak tumpahan CPO di Teluk Bayur tidak meluas dan merusak sendi-sendi lingkungan hidup lainnya. Dalam UUPPLH, salah satu asas yang dianut, yaitu asas pencemar membayar (Pasal 2 huruf J UUPPLH).

Maksudnya, setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup. Maka PT WIM bertanggung jawab melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan dengan cara penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.

Bukan berarti pemerintah tidak memiliki tanggung jawab. Karena bisa saja pencemaran lingkungan hidup melibatkan pemerintah berupa pemberian izin usaha kepada pengusaha yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) kewenangan di bidang lingkungan hidup masih dilakukan secara vertikal, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang sama di wilayahnya. Hal ini juga sesuai dengan pengaturan kewenangan pemerintah dalam UUPPLH.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena merupakan hak asasi warga negara dan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pemda (instansi terkait) harus mengevaluasi kegiatan usaha PT WIM, apakah sudah sesuai instrumen hukum lingkungan hidup, berupa peninjauan kembali (recheck) terhadap dokumen-dokumen izin PT WIM yang meliputi izin usaha, Amdal/UKL-UPL, serta memastikan PT WIM apakah sudah menjalankan kewajibannya untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan oleh UUPPLH bagi setiap penangggung jawab usaha sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) UUPPLH.

Sanksi Hukum

Ada tiga sanksi hukum yang bisa dijatuhkan terhadap pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup, yakni sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif. Untuk menjatuhkan sanksi  merupakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme litigasi (peradilan).

Sebagaimana pernah saya tulis di Padang Ekspres, bahwa penjatuhan sanksi perdata sangat erat kaitannya dengan ganti kerugian, yang mana dalam Pasal 87 UUPPLH dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Konsep ini merupakan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Dalam tanggung gugat kesalahan, para penggugat harus membuktikan sendiri unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (actori incumbut probatio). Sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 88 UUPPLH dikenal dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang mana tidak diperlukan unsur kesengajaan atau kelalaian, apabila perusahaan mengetahui/menyadari potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup meminta pertanggung jawaban pidana. Namun, di Indonesia konsep ini belum pernah terpakai. Menurut Hakim Agung Takdir Rahmadi karena memang belum ada perkaranya di pengadilan (Padang Ekspres, 8 Oktober/2016).

Bukan berarti sanksi pidana tidak bisa dijatuhkan kepada korporasi selaku subjek pencemaran lingkungan. Sebab, dalam Pasal 99 UUPPLH dijelaskan bahwa setiap orang, baik itu pengurus korporasi (persoon) dan korporasi (recht persoon) atau kedua-duanya bisa masuk dalam jeratan hukum pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan lingkungan dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara, serta denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar. 

Apalagi, peluang untuk menjerat korporasi dengan sanksi pidana semakin besar setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 (Perma Tindak Pidana Korporasi).

Bila dikaitkan kasus pencemaran lingkungan, maka penjatuhan pidana terhadap korporasi didasarkan atas dalil “korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana” (Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma Nomor 13/2016). 

Tapi, perlu diingat bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir apabila sanksi administrasi tidak mampan. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran izin lingkungan (Pasal 76 UUPPLH).

Bila hasil pemeriksaan terhadap PT WIM ditemui pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka pemda dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (bestuursdwang) atau uang paksa (dwangsom) untuk memulihkan lingkungan, hingga pembekuan atau pencabutan izin lingkungan bila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan oleh korporasi. (*)