Kewaspadaan Dini Masyarakat Padang

Wartawan : Asrinaldi A - Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas • Editor : Elsy • 2017-10-04 13:47:06

Dua minggu lalu Pemerintah Kota Padang telah melantik pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pembentukan FKDM Kota Padang ini tentu sangat beralasan di tengah semakin nyatanya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi di Kota Padang yang sudah menjadi kota metropolitian, permasalahan yang dihadapi pemerintah kota semakin kompleks sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.  

Sesuai Pemendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang FKDM di daerah ditegaskan, bahwa tujuan pembentukan forum ini adalah untuk kegiatan koordinasi terkait deteksi dan upaya pencegahan dini terhadap gangguan dalam masyarakat. Gangguan tersebut tidak hanya dalam bentuk langsung yang bisa mengancam fisik seseorang, tapi juga secara tidak langsung dapat mengubah cara pikir dan perilaku seseorang. Apalagi dalam konteks yang lebih luas, hakikat kewaspadaan dini itu terkait kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Tentu, muara dari kewaspadaan dini yang diinginkan pemerintah adalah terciptanya suasana aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.  

Penguatan FKDM

Memang FKDM ini bukanlah institusi baru di Kota Padang karena keberadaannya sudah ada sejak Permendagri ini diterbitkan. Namun yang jadi persoalan adalah apakah FKDM ini sudah memberi kontribusi nyata kepada pemerintah kota, terutama mengantisipasi kerawanan yang muncul dalam masyarakat? Kerawanan dalam masyarakat ini bisa dilihat dari banyaknya persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Misalnya, krisis ideologi karena rendahnya pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat. Belum lagi krisis keteladan elite yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Isu-isu SARA dan ujaran kebencian di media sosial yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat kita, juga jadi persoalan serius yang patut diwaspadai.

Permasalahan itu seolah-olah tanpa dapat dikendalikan pemerintah, termasuk pemerintah daerah sehingga mereka kesulitan mengantisipasi. Kejadian seperti itu akan terus berulang sehingga perlu kajian dan analisis untuk memberi masukan kepada pemerintah, khususnya di Kota Padang. 

Selama ini FKDM hanya sekadar organisasi “pelengkap” kegiatan di Kantor Kesbangpol saja. Padahal, idealnya FKDM menjadi ujung tombak pemerintah kota untuk memetakan potensi kerawanan dalam masyarakat. Tidak hanya kebencanaan, tapi juga ulah manusia seperti masalah sosial, politik dan ideologi. Mengapa demikian?  Sebab kerawanan di bidang sosial, politik dan ideologi bisa berdampak pada kekuatan sistem pertahanan sosial negara. Apalagi dalam kondisi kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dapat mempengaruhi cara pikir dan perilaku masyarakat.  Kerawanan sosial yang dihadapi masyarakat kali ini tidak lagi sekadar peredaran narkoba, seks bebas, dan perbuatan maksiat, tapi juga serapan nilai ideologi dan paham radikal.

Oleh karena itu, memperkuat forum ini agar lebih berperan menjadi penting. Tentu kita tidak ingin kegiatan forum ini habis dalam pelantikan saja, setelah itu vakum hingga akhir periode kepengurusannya seperti terjadi selama ini. Peran penting Kantor Kesbangpol untuk memfasilitasi kegiatan ini begitu krusial. Apalagi fungsi FKDM terkait erat dengan antisipasi, deteksi terhadap potensi kerawanan, mengidentifikasi serta memberi peringatan dini sehingga pemerintah kota dapat mengambil keputusan tepat. Dengan memahami fungsi FKDM ini terlihat bahwa sesungguhnya forum ini juga memainkan fungsi intelijen dalam arti yang sederhana.

Penguatan tugas dan wewenang FKDM tentu tidak hanya dilibatkan dalam rapat forum lain yang sejenis. FKDM harus bisa memberikan rekomendasi dari hasil kajian dan analisis terhadap potensi kerawanan di Kota Padang. Kajian dan analisis dilakukan secara berkala dan menjadi dasar menguji silang data potensi kerawanan dalam masyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraan pemerintahan kota.

Belum lagi persoalan paham komunisme yang kembali “bangkit” patut diwaspadai sebagai bentuk kewaspadaan dini yang perlu dicegah pemerintah kota.  Kasus ditemukannya bendera ISIS di sebuah halte di Kota Padang beberapa waktu lalu juga menggambarkan bahwa ideologi, nilai dan paham yang bertentangan dengan Pancasila sudah merasuki pikiran kalangan masyarakat sehingga patut diwaspadai. Di sinilah fungsi FKDM ini dituntut bisa jadi pemberi informasi melalui kajian dan analisis yang dibuatnya.

Tentu ini semua sangat bergantung Kantor Kesbangpol untuk memfasilitasi kegiatan FKDM ini ke depan.  Paling tidak, jika organisasi ini memang dianggap sebagai “mata” dan “telinga” pemerintah kota, maka harus ada kajian dan analisis FKDM. Hal itu bagian dari pemetaan kerawanan di setiap kecamatan di Kota Padang.  Tanpa kegiatan ini, mustahil kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana diamanatkan Permendagri 12/2006 bisa diwujudkan. (*)