Pancasila dan Keamanan Nasional

Wartawan : Ikhsan Yosarie - Peneliti Lab. Ilmu Politik Universitas Andalas • Editor : Elsy • 2017-10-06 13:10:29

Sebagai dasar dan ideologi negara, diinterpretasikan bahwa Pancasila menjadi titik kunci untuk terjaminnya keamanan nasional dan terselenggaranya sistem pertahanan Indonesia. Dalam perspektif intelijen, “nasional” merupakan entitas kultural yang lebih luas dari sekadar teritorial fisik. Sasarannya meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (A.M. Hendropriyono, 2013).

Pancasila dan keamanan nasional sangat penting untuk dibahas. Paradigma menggunakan Pancasila harus diarahkan ke depan. Urgensi Pancasila, kini telah meluas bukan hanya untuk kepentingan internal negara Indonesia sebagai perekat kemajemukan, tetapi menjadi perisai negara di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang massif. Keamanan nasional bukan lagi dipandang hanya sebatas keamanan negara dari persoalan konflik atau ancaman bersenjata, namun aman dan bebas dari indikasi disintegrasi nasional. Di sinilah masa depan Pancasila dan kesaktiannya.

Dalam konteks sistem pertahanan Indonesia, Pancasila menjadi konsensus nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Sistem pertahanan Indonesia disusun dalam bentuk suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta atau total war. Dijelaskan pada Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Pancasila dan Paradigma Perang

Semakin berkembangnya teknologi –khususnya persenjataan– justru merubah cara pandang terhadap perang. Cara pandang terhadap perang, tidak lagi menempatkan hanya persenjataan sebagai modal utama untuk penyerangan kepada lawan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, faktor biaya perang yang tinggi, dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional.

Secara umum, perang dapat dilihat dalam empat generasi. Pertama, perang massal. Gaya perang ini mengadu kekuatan jumlah prajurit yang maju ke medan tempur. Terumuskan secara matematis, komposisi ideal dalam perang ini adalah 3:1. Kedua, perang teknologi. Perang ini mengadu kekuatan dalam teknologi persenjataan. Andalan dalam perang ini adalah daya tembak. Puncak gaya seperti ini ada pada Perang Dunia (PD) I.

Ketiga, Perang Mobil. Perang ini bukan hanya soal daya tembak namun perang jenis ini mengadu kekuatan dalam daya tembak, gerak dan gempur. Andalannya bukan lagi tank berat dan besar, namun tank kecil dan ringan dengan manuver yang maksimal. Senjata pemusnah massal juga menjadi andalan perang jenis ini. Dan keempat, perang psikologis yang merupakan perang masa kini. Perang ini bukan merebut teritorial, tapi hegemoni kultural (A.M Hendropriyono, 2013:147).

Perang psikologis tersebut menggambarkan bahwa pola untuk menguasai ruang, tidak lagi dilakukan dengan cara-cara frontal. Tren menguasai suatu negara kini dilakukan dengan menggunakan “senjata” asimetris yang dibangun secara sistematis. Perang tidak lagi simetris, dimana jelas diketahui siapa melawan siapa.

Perang telah bersifat asimetris, yang tidak jelas siapa melawan siapa, apa melawan apa, serta wujud konkretnya. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber seperti media sosial. Perang terhadap teror menjadi wujud dari perang ini.

Menurut Yosua Praditya, dalam tulisannya berjudul Taksonomi Konflik Internal di Indonesia sebagai Potensi Perang Proxy yang dimuat dalam Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol-7, No. 1, April 2017, dikatakan terdapat tiga indikasi perang proxy telah terjadi di Indonesia, yaitu gerakan separatis, konflik internal dan demonstrasi yang tidak terarah. Dalam hal ini, artinya Indonesia telah memasuki zona ancaman. Tiga indikasi ini merupakan fenomena-fenomena yang sudah sering terjadi.

Selain perang asimetris, proxy war atau perang proxy juga patut menjadi kewaspadaan. Menurut Andrew Mumford yang dikutip Yosua Praditya, perang proxy merupakan perang yang menggunakan pihak ketiga sebagai pihak pengganti secara tidak langsung dalam rangka menghasilkan serangkaian hasil strategis yang ingin dicapai. Sejak tahun 1965, Karl Deutch menyebut perang proxy adalah konflik antara dua negara, namun peperangannya dilakukan di tanah negara ketiga. Hal demikian seolah memindahkan perang menjadi konflik internal di negara ketiga tersebut. Proxy war tampak lebih murah ketimbang perang konvensional.

Perang asimetris dan perang proxy, memungkinkan politik devide et impera akan terus berlanjut. Negara-negara adikuasa akan memindahkan perang mereka –secara kultural– kepada negara ketiga, baik secara paham atau ideologi, ekonomi dan teknologi. Pemenangnya tentu akan mendapatkan negara ketiga tersebut, karena penguasaan secara lunak itulah yang merupakan hasil strategis yang ingin dicapai.   

Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman, memungkinkan akan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) 2015, sistem pertahanan Indonesia menggolongkan ancaman menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, nonmiliter dan hibrida. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya, ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan ancaman belum nyata.

Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian, ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia.

Paradigma perang telah menempatkan ideologi negara dan identitas negara sebagai modal utama untuk menghadapi ancaman nyata. Kemudian pemenuhan alutsista ada dalam rangka posisi tawar dan menghadapi ancaman belum nyata.

Pancasila sebagai konsensus nasional kembali mengambil peran penting untuk tetap membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia tidak boleh menjadi tempat atau arena perang proxy negara-negara adikuasa. Internalisasi pancasila bukan hanya dalam perilaku masyarakat, tetapi juga dalam pola pemerintahan. (*)