Meneruskan Pesan “Literasi” Jokowi

Wartawan : M. Ichsan Efriananda - Komunitas Literasi Aksara Berkaki UPI “YPTK” Padang • Editor : Elsy • 2017-10-11 13:22:54

Dalam sebuah acara peresmian terdengar nada tegas, “Tenang saja, biar nanti saya yang urus” dari seorang Presiden Joko Widodo. Nada tersebut keluar setelah salah seorang hadirin menanyakan, “Apakah boleh dana desa untuk perpustakaan?” jawaban yang disambut dengan tepuk tangan apresiasi, terdengar ketika Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam acara peresmian gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada hari Kamis (14/09/2017). Tepuk tangan para hadirin di gedung 27 lantai tersebut terbaca sikap optimisme dari para hadirin. Lampu hijau penggunaan dana desa untuk perpustakaan tentu saja menjadi angin segar bagi pegiat literasi di Indonesia.  

Pegelolaan sumber daya manusia melalui gerakan literasi khususnya membaca dan menulis oleh pemerintahan dan masyarakat desa dengan baik dan benar adalah sebuah cara jitu untuk memunculkan ribuan akar gagasan untuk membangun Indonesia, terlebih saat sekarang minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat 4 terbawah dari 103 negara yang diteliti.

Di Sumatera Barat, pemerintahan desa dikenal dengan nama nagari atau kelurahan, dimana terdapat 345 nagari yang tersebar di 11 kabupaten serta 98 kelurahan yang tersebar di tujuh kota. Jika kita lihat keberadaan pustaka di tengah-tengah nagari dan kelurahan pada saat sekarang ini masih jauh dari kata “cukup” dan sangat dekat dengan kata “kurang”, pasalnya dari data komunitas literasi Aksara Berkaki, kehadiran pustaka di tengah-tengah nagari baru 23 persen dan itu pun masih ada yang kurang baik dalam tata pengelolaan. Atau, keberadaan pustaka hanya sebagai penyolek kantor nagari atau kelurahan agar terlihat bagus dari luar dengan “spanduk pustaka nagari”. Oleh sebab itulah merubah lembaran rupiah dana desa menjadi sumber pengetahuan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia untuk menempatkan nagari dan kelurahan sebagai wadah memunculkan ribuan akar gagasan di Indonesia melalui pembentukan pustaka nagari dan kelurahan, butuh sikap konsisten bergerak dan bahu membahu secara bijaksana.

Berbicara soal konsistensi dalam menangkap pesan sakti Presiden Joko Widodo, perihal gerakan literasi desa memang menjadi sebuah kegamangan nantinya bagi wali nagari dan kepala lurah di Sumatera Barat. Gambaran fenomena kegamangan dalam menyusun anggaran untuk perpustakaan ini dapat kita baca dari karakter penggunaan dana desa yang selama ini hanya berfokus pada pembangunan fisik, maka dalam menyusun anggaran dana desa untuk membentuk sebuah perpustakaan cukup dianggap sebagai hal yang tabu bahkan paradigma program kurang berguna dalam setiap musyawarah penyusunan anggaran.

Hal itu juga disebabkan oleh budaya cara berfikir pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri, cenderung menginginkan sesuatu bersifat instan yang nantinya hanya berbuah pada pembangunan jangka pendek. Sedangkan gerakan literasi desa merupakan pembangunan dengan jangka panjang karena yang dibentuk di sini adalah karakter masyarakat. Jika paradigma seperti itu masih setia bertahan dalam nagari dan kelurahan, sudah bisa kita pastikan bahwa mendirikan perpustakaan melalui dana desa hanya akan menjadi wacana belaka. Lampu hijau gerakan literasi yang muncul dari pesan sakti literasi Presiden Joko Widodo akan menjadi isapan jempol belaka.

Namun, jika pemerintah desa memiliki pemikiran untuk  menciptakan masa depan desa yang lebih cerah di kemudian hari melalui sikap konsisten dalam meningkatkan sumber daya masyarakatnya, maka gagasan pembentukan perpustakaan harus segera dirembukkan dalam musyawarah desa agar melahirkan sebuah tindakan konkret. Pemanfaaatan dana desa oleh nagari dan kelurahan yang sudah mememiliki perpustakaan nantinya juga bukan tanpa kendala, apalagi peran perpustakaan yang ada hanya sebagai pajangan yang tidak jarang pengunjungnya perhari rata-rata 3 orang. Di sinilah nantinya butuh pemikiran yang kreatif inovatif dalam tata kelola perpustakaan memanfaatkan dana desa dalam setiap operasionalnya.

Penggunaan dana desa untuk  perpustakaan jangan hanya disiasati sebagai program cepat saji tanpa memikirkan aspek-aspek penunjang lainnya seperti tenaga ahli dalam perpustakaan, praktisi literasi, komunitas pemuda pegiat buku, masyarakat bahkan perguruan tinggi, dan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Berbagai aspek tersebut menjadi beberapa rangkaian yang harus dikolaborasikan oleh wali nagari dan lurah agar menjadi sebuah tim yang mampu bahu membahu, agar terciptanya gerakan literasi desa.

Perpustakaan merupakan salah satu potongan tubuh literasi. Jika pihak pemerintahan desa dan masyarakat mengelolanya dengan baik dan benar, maka fungsi kehadiranya di tengah-tengah desa akan berdampak positif bagi indeks pembangunan sumber daya manusia di desa. Sujumlah buku yang berjejer di rak-rak perpustakaan desa akan mengalirkan ilmu pengetahuan ke masyarakat yang saat ini relatif gersang gagasan hingga berdampak pada tumpulnya pisau bedah program kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itulah ketika gerakan literasi desa yang diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo tidak hanya angin segar bagi pegiat literasi, namun merupakan langkah strategis pemerintah menginvestasikan kucuran dana untuk kecerdasan masyarakat desa, terkhusus, generasi muda yang tinggal di desa, yang mana tumpuan masa depan desa berada pada indeks pembangunan sumber daya mereka. (*)