Jamaah Cuma Bisa Dapat 200 Ribu

Wartawan : JPNN • Editor : Elsy • 2017-10-13 13:09:57

Jangan Sampai FT Pailit

Proposal perdamaian yang diajukan oleh First Travel (FT) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih menggantung. Namun, muncul sebuah wacana bahwa PKPU adalah mekanisme paling mudah bagi FT untuk cuci tangan. 

Riesqi Rahmadiansyah, Salah satu pengacara Jamaah mengungkapkan bahwa jamaah akan menjadi pihak yang sangat dirugikan jika First Travel pailit. “Jangan sampai, kalau sampai FT mati (pailit,Red), siapa yang mau tanggung jawab uang jamaah,”kata Riesqi di Komisi VIII DPR Kemarin (12/10). 

Riesqi menjelaskan, dalam sistem PKPU, jika suatu perusahaan pailit ada beberapa jenis kreditur yang akan menerima tagihan utang. Yakni kreditur preference, kreditur separatis, dan kreditur kongkuren. “Jamaah itu posisinya ada di kreditur konkuren,” kata Riesqi. 

Jika FT Pailit, maka prioritas pembayaran hutang perusahaan pertama akan masuk ke kreditur preferen, seperti gaji pegawai dan hutang perusahaan. Prioritas kedua adalah ke kreditur separatis, yakni yang memegang hak tanggungan atas aset perusahaan. 

Riesqi mencontohkan Pengusaha asal Mesir Ahmes Saber Amin yang mengaku bahwa FT punya hutang padanya sekitar 2 juta USD. Dalam UU PKPU, Ahmes disebut kreditur separatis. Jika FT Pailit, likuidasi aset akan diprioritaskan untuk membayar hutang padanya. 

Terlebih lagi, setiap hutang yang besar, FT harus menjaminkan sesuatu. Sehingga jika terjadi kepailitan, aset penjamin otomatis jatuh ke tangan pemilik hak tanggungan. ”Masak hutang 2 juta dolar tidak pakai jaminan, itu rumah-rumah mewah itu sudah dijaminkan semua,” kata Riesqi. 

Jika disimulasikan, saat ini tagihan hutang FT mencapai Rp200 miliar. Jika FT pailit, pertama akan dilakukan  untuk membayar hutang-hutang perusahaan, kemudian biaya PKPU yang diperkirakan mencapai hingga Rp7 miliar. Lantas baru membayar gaji pegawai yang sudah 6 bulan menunggak. Dalam hitungan Riesqi, paling-paling hanya ada jatah Rp10 miliar untuk membayar hutang ke jamaah. 

Jika Rp10 miliar dibagikan pada 59 ribu jamaah korban FT, maka diperkirakan masing-masing jamaah hanya akan mendapatkan Rp200 ribu. “Itu buat masuk dufan aja nggak cukup, makanya saya bilang jamaah cuma dapat kotoran aja,” katanya.

Untuk itu menurut Riesqi, langkah terbaik saat ini adalah meyakinkan Jamaah dalam voting untuk menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh FT. Kalau FT pailit dan tidak bisa membayarkan hutang secara menyeluruh, maka proses penuntutannya akan lebih sulit. Akan lebih baik jika Jamaah mau memberikan waktu pada FT untuk menuntaskan kewajibannya memberangkatkan jamaah. ”Kalau menurut saya, isi proposal, FT nggak mau ngapa-ngapain lebih baik diterima, daripada pailit,” tegas Riesqi. (*)