Wakil Rakyat Usulkan Bebas Tagihan Listrik

Wartawan : JPNN • Editor : Elsy • 2017-10-13 13:24:08

Berbagai cara untuk meringankan beban para pengungsi Gunung Agung terus diupayakan. Di luar beragam bantuan, kemarin (12/10) para wakil rakyat di Bali juga mengusulkan agar rumah yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) dibebaskan dari tagihan listrik.

Alasannya, selain karena rumah tidak ditempati, para pengungsi otomatis tidak bekerja selama sekitar sebulan. ’’Partai Golkar mengharapkan, untuk rumah-rumah para pengungsi yang ditinggal, tidak ditagih pembayaran listriknya oleh PLN,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Tjokorda Raka Kerthyasa seperti dilansir Jawa Pos Radar Bali kemarin. 

Tjokorda juga meminta Pemrov Bali turut mengawasi hewan ternak pengungsi yang menjadi aset berharga mereka. Jangan sampai hewan ternak itu jatuh ke tangan oknum dengan harga murah yang ujung-ujungnya kian menyengsarakan pengungsi. 
Fraksi PDI Perjuangan pun bersuara serupa. Ni Kadek Darmini, juru bicara fraksi, meminta koordinasi dan sinkronisasi yang efektif. 

”Banyak warga yang meninggalkan hewan ternaknya yang merupakan saving (tabungan) untuk kebutuhan penting pada masa depan,” ujar Darmini.

Di tempat terpisah, rapat kerja Komisi IV DPRD Bali dengan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) memunculkan sejumlah pertanyaan.

Ketua Komisi IV Nyoman Parta menanyakan penggunaan dana desa di 28 desa yang masuk dalam KRB Gunung Agung. Dana desa selama ini selalu menjadi penunjang pembangunan. Namun, tak semua desa bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik. 
”Pasalnya, beberapa pihak masih memiliki ketakutan tersendiri dalam penggunaannya,” kata Nyoman. 

Kepala BPMPD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan, dana desa bisa diarahkan untuk aktivitas masyarakat yang mengungsi dari masing-masing desa. ’’Misalnya, kalau di desa bikin semat (lidi), di daerah pengungsian itu juga bisa. Termasuk bila perlu, alatnya akan kami bantu,” terang Lihadnyana.

Selain itu, program-program ekonomi wajib dilaksanakan untuk mengurangi kejenuhan para pengungsi. Misalnya, program gerakan pembangunan desa terpadu (gerbangsadu). 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pada dasarnya saat ini dana desa ataupun APBD di KRB tidak bisa digunakan. ’’Saya bersurat ke Kementerian Desa, saya sudah sampaikan ke Pemkab Karangasem bahwa dana desa tidak akan mungkin dieksekusi. Apa yang mau diberdayakan, lha wong penduduknya nggak ada,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga berharap proses belajar-mengajar tetap bisa dilaksanakan. Tapi, dibutuhkan kecermatan dalam pendataan murid dan sekolah pada zona merah alias KRB. 

Pemerintah juga diminta memberikan dorongan moral kepada beberapa keluarga yang anaknya tidak mau bersekolah di luar sekolah asal. ”Apalagi yang lokasi sekolahnya beririsan antara zona aman dan zona merah,” kata Darmini. (*)